Duit APBN Daerah Masih Sisa Rp 1,6 T, Deadline Belanja Tinggal 21 Hari

GORONTALO, Hargo.co.id – Tahun anggaran 2017 sudah di penghujung. Namun, Anggaran Memasuki bulan November 2017, serapan APBN di Provinsi Gorontalo patut menjadi perhatian. Pasalnya, per tanggal 31 Oktober 2017, realisasinya baru mencapai 69 persen atau senilai Rp 3,7 Trilyun dari total pagu 2017 sebesar Rp 5,4 Trilyun.

Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi satker vertikal dan SKPD di Gorontalo. Pasalnya, jika tidak terserap semuanya, maka anggaran yang katanya mereka perjuangkan dari pusat ini akan dikembalikan.

Sayang sekali. Selain itu, dengan tidak terserapnya APBN, tentu saja maka akan mengganggu sistem perekonomian di suatu daerah. Sebab anggaran tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dalam rangka realisasi pembangunan di daerah.

Data yang diperoleh wartawan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo, anggaran yang belum terserap oleh daerah se-Provinsi Gorontalo masih mencapai Rp 1,6 Trilyun.

Sisa APBN yang belum terserap itu dirinci dari belanja pegawai berkisar Rp 233 Miliar (baru terealisasi 77,96 persen), belanja barang Rp 409 Miliar (baru terealisasi 69,91 persen), belanja modal Rp 744 Miliar (baru terealisasi 55,88 persen), bantuan sosial Rp 3,3 Miliar (baru terealisasi 76,96 persen), dan dana transfer sebesar Rp 256 Miliar (baru terealisasi 80,32 persen).

“Khusus untuk dana trasfer, itu terdiri dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik dan Dana Desa. Kalau dana desa, Alhamdulillah, sudah cair 100 persen. Jadi, angka Rp 256 Miliar itu DAK Fisik tok,” ujar Kakanwil DJPBN Provinsi Gorontalo Ismed Saputra, melalui Kabid Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I, Ahmad Heryawan, didampingi Kabid PPA II, Didik Ariwibawa, di kantornya, kemarin, Selasa (31/10).

Masuknya bulan November 2017 ini, otomatis sisa waktu pengajuan tagihan tinggal 35 hari lagi. Kabid PPA I, Ahmad Heryawan menegaskan, mulai tahun ini ada perbedaan. Seperti terkait revisi anggaran belanja, sesuai aturan yang baru, revisi anggaran selain honorarium, perjalanan dinas, rapat dan sisa hasil tender (SHT), hanya dibatasi pada akhir November 2017 nanti.

“Jadi, kalau dihitung mulai tanggal 2 November, tinggal 21 hari lagi (hari kerja,red). Jadi bulan Desember itu, semua revisi belanja akan kami tolak,” terang Heryawan.

“Jadi itu penghematan alami. Contohnya SHT, kalau dulu masih bisa disiasati digunakan untuk apa, kali ini dikembalikan semuanya,” tambah Ahmad Heryawan. Setelah revisi anggaran belanja ditutup pada akhir November, maka tinggal menunggu serapan APBN paling lambat 21 Desember 2017. Apabila tidak diajukan tagihan, dana yang tersisa menjadi hangus.

Terpisah, Kabid PPA II Didik Ariwibawa, kembali menjelaskan terkait realisasi pencairan dana desa. Meski sudah cair 100 persen, namun belum seluruhnya cair hingga ke rekening desa, “Jadi 100 persen itu, baru 68 persen yang sudah cair ke rekening desa. Sisanya 32 persen masih di rekening pemda,” bilang Didik.

Dari 32 persen dana desa yang masih ada di rekening Pemda itu nilainya ternyata cukup fantastis, sebesar Rp 163,7 Miliar dari total dana desa yang masuk Gorontalo sebesar Rp 513,9 Miliar untuk 657 desa.

Namun sayangnya, Didik enggan membeberkan siapa saja daerah yang belum mentransfer dana desa ke rekening desa, “Dana desa itu kan diperuntukkan selain Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo. Nah, yang sudah benar-benar 100 persen masuk di rekening desa itu baru Kabupaten Pohuwato,” imbuhnya.(axl/hg)

Categories: Berita

Comments are closed